Gebuk Jokowi Untuk Siapa?

Jokowi Mau Gebuk Siapa?[1]

Email: tiffany.pratiwi@staff.uty.ac.id

Belakangan ini situasi perpolitikan Indonesia sedang memanas. Salah satunya penyebabnya dari maraknya provokasi berbau intoleransi sebagai dampak panasnya Pilkada DKI tahun ini. Argumen tersebut tentu mendapatkan porsi paling besar dari sekian penyebab yang ada, dikarenakan perhatian masyarakat begitu tinggi. Isu-isu berbau intoleransi dan radikalisme tak ayal memberikan dampak besar terhadap isu-isu yang berkaitan. Seperti: isu nasionalisme, anti-Pancasila, isu penistaan agama dan isu minoritas-mayoritas. Situasi ini tak luput membuat risau banyak kalangan, terlebih-lebih bagi Presiden Jokowi, walaupun beliau selalu menegaskan untuk menyerahkan kasus-kasus seperti kasus penistaan agama Surah Al-Maidah, kasus makar, kasus penghinaan terhadap Pancasila ke ranah hukum dan tidak akan mengintervensinya. Ditengah gempuran yang hebat terhadap pemerintahan yang ia jalankan, Jokowi masih tetap mengedepankan komunikasi politik yang tenang dan santai yang memang menjadi ciri khasnya. Namun, sikap santai yang biasa ditunjukkan Jokowi ternyata bisa berubah drastis.

Baru-baru ini timbul istilah “Gebuk” yang dilontarkan langsung dari Jokowi dalam kunjungannya ke latihan tempur Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI, Natuna, Kepulauan Riau. Kata “Gebuk” berasal dari bahasa Jawa yang berarti memukul. Maraknya isu ormas yang anti-Pancasila, termasuk soal fitnah sekelompok orang terhadap dugaan keterlibatan keluarga Jokowi dengan PKI membuat Jokowi akhirnya melontarkan kata tersebut. Sangat jelas perkataan Jokowi tersebut mengandung isyarat bahwa Jokowi ingin menunjukkan ia sosok yang santai tapi jangan coba-coba “menyentil”nya atau akan kena gebuk.

Sebenarnya kata “Gebuk” sendiri bukanlah hal baru dalam komunikasi politik Indonesia. Penggunaan kata ini sudah cukup familiar di zaman Suharto. Akan tetapi ketika di masa Suharto kata “Gebuk” memiliki makna yang jelas berbeda dengan yang Jokowi maksud saat ini. Dulu kita otoriter, sekarang sudah demokratis. Tapi sekalipun demikian tujuan penggunaan kata tersebut sangat berpotensi blunder karena sangat multitafsir dan cenderung tidak begitu cocok dipakai Jokowi untuk menangani situasi politik saat ini dengan sistem demokrasi yang kita jalani sekarang. Karena kata “Gebuk” dihubung-hubungkan dengan zaman Suharto dulu, maka tidak mustahil reaksi masyarakat akan beragam dan sangat rawan. Maksud hati ingin menyelesaikan masalah, malah bisa nambah masalah.

Hal yang juga menjadi penting ketika Jokowi menggunakan kata “Gebuk” dalam melawan “musuh” politiknya ialah sasaran yang Jokowi tuju untuk digebuk itu siapa. Pertanyaan ini pasti juga ditanyakan banyak pihak untuk siapa ancaman “Gebuk Jokowi”. Mungkinkah “Gebuk Jokowi” tidak berlaku bagi mereka yang dari partai pengusung, kelompok kepentingan tertentu yang berafiliasi dengan pemerintah, atau bahkan kelas menengah para pebisnis dan investor hingga kolega politiknya. Hal ini patut menjadi pertanyaan besar karena Jokowi cenderung hanya menyinggung ormas tertentu yang kena “Gebuk Jokowi” jika masih merongrong nilai-nilai kebangsaan dan UUD 1945.  

Permasalahan ketidakpastian sasaran dari “Gebuk Jokowi” sangat mungkin disebabkan karena emosi sesaat Jokowi ketika melontarkan kata tersebut. Pada kenyataannya ormas-ormas yang dimaksud Jokowi untuk digebuk sendiri belum jelas. Apakah yang dimaksud adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang belakangan disinyalir menjadi ormas yang anti-Pancasila. Padahal KH. Ma’ruf Amin selaku Ketua Umum MUI memberikan komentar bahwa ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bukan ormas yang sesat atau menyimpang. Lagipula, pemerintah tidak bisa sembarangan membubarkan HTI, karena harus melewati prosedur hukum di pengadilan terlebih dahulu.

Sangat disayangkan apabila “Gebuk Jokowi” hanya berdampak untuk beberapa hari saja, setelah itu tidak ada kelanjutannya. Hal ini bisa menjadi kritik yang beralasan mengingat persoalan yang ditimbulkan daripada efek domino Pilkada DKI masih sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai pernyataan Jokowi yang dibesar-besarkan lewat media nasional hanya sebatas headline saja tanpa ada perubahan berarti. Jangan sampai “Gebuk Jokowi” malah membuat masyarakat berpikir Jokowi hanya bisa gertak saja tapi tidak ada tindakan nyata. Jangan sampai emosi Jokowi ini malah dimanfaatkan sekelompok orang untuk mencari-cari kesalahan Jokowi atau lebih parahnya lagi menyudutkan Jokowi sebagai pemimpin yang represif karena pakai kata “Gebuk” yang dulunya populer di zaman Suharto.

---

[1] Ditulis oleh Tiffany Setyo Pratiwi, Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Teknologi Yogyakarta, tulisan ini ditulis untuk kolom opini di Koran Kedaulatan Rakyat (KR)

Tes Apa Saja Untuk Melamar Menjadi Seorang Dosen?

Bagi kalian yang sudah kelar studi masternya, tentu tidak sedikit yang ingin berkarir di bidang akademis, dan salah satunya menjadi seorang dosen. Termasuk saya, saya memilih untuk mengabdikan diri di dunia akademis dengan mencoba peruntungan melamar pekerjaan sebagai dosen.

Mungkin kalian yang memang sudah berniat menjadi dosen, ada baiknya mencoba dulu sebagai asisten dosen. Hal ini berguna juga sebagai pendukung CV kita sebagai bagian syarat administrasi.

Lalu apa saja tes atau tahapan menjadi seorang dosen?

Pada dasarnya tes yang diselenggarakan tentunya bergantung pada kampus sebagai pelaksana. Tapi berdasarkan pengalaman saya, ada 4 tahapan tes yang dilalui, yaitu:

a. Seleksi Administrasi

Pada tahap ini berkas-berkas yang dipersyaratkan biasanya fotokopi ijazah yang telah dilegalisir dan transkrip nilai S1 dan S2, KTP, CV, foto berwarna 3x4, dan sertifikat pendukung. Namun, pengalaman saya memang tidak ada kewajiban melengkapi syarat seperti surat keterangan bebas narkoba, keterangan sehat jasmani dan rohani, SKCK. Namun tetap saya lengkapi, selangkap-lengkapnya. Jika ada sertifikat toefl juga bisa dilampirkan. Rekomendasi dosen pembimbing juga diminta, namun unutk syarat yang ini memang pihak kampus yang mensyaratkan, setidaknya 3 rekomendasi. Setelah semua syarat dirasa sudah lengkap biasanya pihak kampus memberikan pilihan mengirimkan berkas langsung (hardcopy) via pos atau bisa diantar langsung atau melalui e-mail. Jika melalui e-mail, pastikan untuk mengkonfirmasi ke pihak kampus bahwa berkas kita sudah masuk, ini mengantisipasi email tidak masuk ke spam atau malah tidak terkirim. Setelah tahap ini dinyatakan lolos, maka akan berlanjut ke tahap berikutnya. Kalau pengalaman saya kemarin sekitar 1 bulan menunggu lolos administrasi. Memang cukup lama. Biasanya pengumumannya langsung dikirim ke e-mail kita dan dimuat di web kampus tersebut.

b. Seleksi Psikotes

Tes yang satu ini tidak memerlukan persyaratan berkas apapun, yang penting adalah latihan dan kita harus sarapan dulu. Karena tes psikotes sendiri terdiri dari banyak tes, yang menguras tenaga pikiran dan sangat melelahkan. Berdasarkan pengalaman saya, tes ini ada yang diminta menjawab sekitar 250  pertanyaan, kemudian ada tes pauli, tes menggambar orang dan pohon, kemudian tes wartegg. Jadi teman-teman harus sering-sering berlatih. Untuk tes psikotes ini, jangan lupa bawa perlengkapan pensil dan penghapus ya. Tentunya berdoa sebelum melakukan apapun. Agar lancar ketika menjalani tes.

c. Tes Microteaching

Pengalaman saya kemarin, hasil lolos atau tidaknya tes psikotes memakan waktu hampir 1 bulan lebih. Cukup lama memang karena mengingat tes yang dijalani juga banyak, mungkin ngoreksinya jadi makan waktu juga. Setelah dinyatakan lolos, maka berlanjut lagi ke tahapan tes ketiga yakni microteaching. Microteaching sendiri adalah tes mengajar materi sesuai ilmu kita dengan waktu yang relatif singkat sekitar 15 menitan dan hanya ada 3 dosen penguji yang akan berpura-pura sebagai mahasiswa.

Berdasarkan pengalaman saya, tidak ada tema khusus yang ditentukan dari pihak kampus untuk materi microteaching. Sehingga dibebaskan tema apa saja namun tetap sesuai prodi tujuan.

Saran saya sangat terbantu sekali ketika kita juga menggunakan PPT pada saat microteaching.

Pemilihan materi yang akan disampaikan juga harus padat dan jelas, mengingat hanya ada waktu sekitar 15 menitan. Persiapkan semaksimal mungkin materi yang akan disampaikan.

Pada akhir microteaching, dosen tersebut akan mengajukan pertanyaan, namun bukan mengenai materi kita, melainkan strategi kita dalam mengajar, background pendidikan kita, dan fokus kajian kita.

d. Tes wawancara

Pengumuman dari tes microeaching tidak begitu alam lebih kurang 2 minggu. Setelah dinyatakan lolos, maka tahap terakhir adalah tes wawancara dengan rektor. Tapi pengalaman saya kemarin, wakil rektor yang mengetes. Pada tahap akhir ini, persiapan saya begitu matang dengan mengira-ngira apa yang mungkin ditanyakan. Namun pada saat hari pelaksanaan tes, yang ditanyakan lebih kepada background oendidikan kita, linear atau tidak, identitas kita, tema tesis kita. Bukan pertanyaan berat seperti: Mengapa memilih menjadi dosen atau apa kelebihan Anda. Walaupun mungkin teman-teman harus tetap mengantisipasi jawabannya. Namun ketika kemairn tes wawancara, saya ditanyakan tentang gaji dosen yang kecil. Saya sudah jauh-jauh hari menyiapkan jawabannya sehingga dengan tenang saya lancar menjawabnya.

Di tahap ini saya diwawancarai sekitar 10 menitan. Pengumumannya cepat, tidak seperti tahapan-tahapan yang sebelumnya, sekitar seminggu hasilnya keluar. Alhamdulillah saya lolos diterima menjadi dosen tetap di universitas di Yogyakarta.

Bagi teman-teman yang lagi mempersiapkan tes dosen, semoga lancar dan selalu berdoa yaa.

Sering bertanya kepada orang yang sudah pernah tes dosen, kalau saya kemarin sering bertanya pada dosen yang saya asdosin. Saya juga baca-baca blog orang yang nge-share pengalamannya jalanin tes dosen. Sehingga kita juga ada gambaran untuk tes yang kita jalanin.

Good Luck ^^

Serba-serbi Operasi Gigi Geraham Bungsu Menggunakan Jasa BPJS

Hampir berminggu-minggu sakit nyu-nyutan di gigi bungsuku tak kunjung hilang. Gigi bungsuku tumbuh miring (bahasa kedokterannya: Impacted Teeth). Minum obat tapi sakit kambuh kembali. Lalu aku periksakan ke dokter gigi di rumah sakit Sardjito Yogyakarta tanpa BPJS jadi jalur umum. Dokter bilang harus segera di operasi. Namun karena masih sakit dan radang jadi dengan dokternya dikasih penghilang rasa sakit untuk saraf giginya, kalau gak salah di tambal ARSEN begitu, sementara saja. Sakitnya pun mulai berkurang.

Minggu depannya diharuskan kembali lagi, tapi karena satu dan lain hal, 2 minggu kemudian aku baru kembali dalam keadaan gigi yang sakit lagi. Dokter pun gagal untuk operasi lagi.

Tapi kunjungan kedua ini pun tanpa BPJS, Dokter menyarankanku untuk mengurus BPJS saja karena biaya yang cukup mahal.

Singkat cerita, setelah aku mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS dengan mengambil Kelas 2 dan dikenakan biaya perbulan sebesar Rp. 51.000 lalu aku mulai mengurus surat rujukan di Puskesmas Gondokusuman. Prosedur di puskesmas tidaklah ribet asalkan kita sabar untuk menunggu sampai nomor antrian dipanggil. Surat rujukan berlaku 1 bulan. Dari puskesmas, aku dirujuk ke Rumah Sakit Panti Rapih, tidak bisa ke Sardjito karena alasannya rujukan haruslah berjenjang, Sardjito adalah RS tipe A, dan Panti Rapih termasuk tipe B. Sehingga aku dirujuk dulu ke RS yang bertipe B, jika di Panti Rapih tidak sanggup menangani barulah di rujuk ke tipe A yakni Sardjito. Begitulah kira-kira alurnya.

Surat rujukan yang aku dapatkan tadi langsung aku teruskan ke RS Panti Rapih. Jadwal ketemu dokter sudah aku dapatkan, namun karena saat itu aku sedang sibuk-sibuknya mengikuti seleksi penerimaan dosen, alhasil tertunda lagi. Kondisi gigi bungsuku saat itu tidak begitu sakit walaupun berlubang besar.

Namun, karena kubiarkan saja ternyata sakit yang luar biasa kualami kembali. Berkumur air garam, air hangat, dikompres, sama sekali tidak membantu. Diwaktu-waktu ini memang sangat menderita, tidur terganggu, makan tidak enak, dan gampang marah jadinya. Efek sakit gigi memang luar biasa!

Singkat cerita, aku urus lagi surat rujukan ke puskesmas karena yang kemarin sudah hangus, dan sampai tiba di jadwal ketemu dokter, saat itu mulutku tidak bisa dibuka, hanya bisa masuk 1 jari saja, sakitnya luar biasa. Di Panti Rapih, aku sengaja datang lebih pagi untuk ngantri di loket BPJS, lalu selesai urusan di BPJS, aku segera ke klinik gigi bedah mulut dengan Drg. Agus Sri. Dokter pun tidak bisa mengoperasi gigi bungsuku karena radang dan aku harus minum antibiotik dahulu selama 1 minggu. Setelah minum obat 3 hari saja, mulutku sudah mulai bisa terbuka.

Minggu depannya aku kembali, dan sangat berharap gigi ini bisa segera dieksekusi. Karena aku menggunakan BPJS, maka aku harus antri lagi di loket BPJS sebelum ke ruang dokter. Memang alurnya seperti itu, tapi bagiku itu tidak masalah, karena aku hanya harus menunggu antrian saja sedangkan benefit yang aku rasakan jauh lebih besar.

Syukur Alhamdulillah dokter bilang gigiku bisa dioperasi. Namun, ada kejadian yang agak lucu, sebelum di operasi, perawat mengecek tensi dan denyut nadiku. Ternyata denyut nadiku saat itu sangat tinggi di angka 125. Sedangkan untuk menjalani operasi dokter bilang nadinya setidaknya dibawah 100, jika bisa 70. Mungkin karena faktor nerveous, deg-degan. Sehingga aku diminta keluar dulu selama 30 menitan untuk menurunkan denyut nadiku tadi. Saranku bawalah keluarga, teman dekat untuk menemani karena itu sangat membantu kita.

Setelah 30 menitan, nadiku di cek kembali dan syukurlah turun menjadi 80. Operasi pun segera dilaksanakan. Dokter menyuntikkan obat bius, sama sekali tidak sakit, dan beberapa menit kemudian setengah dari gigi, lidah, dan bibir kita kebal akibat obat bius tadi.

Drg. Agus Sri termasuk dokter yang dikenal sangat bagus, aku dapatkan informasi itu dari beberapa pasien lain yang kutemui disana. Hal tersebut terbukti karena selama operasi aku sama sekali tidak merasa sakit yang berlebihan, hanya sakit sedikit saja dan operasi itu hanya berlangsung kira kira 20 menitan saja.

Selesai operasi, dokter menjelaskan apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kita diharuskan menggigit kapas selama 2 jam, dan tidak boleh minum dan makan yang panas, malah dokternya nyaranin kita untuk makan es krim. Pipi juga sebaiknya dikompres air es untuk mengurangi bengkak. Tapi untuk hari kedua dikompres dengan air hangat untuk memperlancar peredaran darah. Ada 3 obat yang harus diminum dan harus kontrol kembali 1 minggu kemudian. Oh ya, karena menggunakan jasa BPJS maka tidak dikenakan biaya sepeserpun walaupun Panti Rapih termasuk RS swasta namun sudah di-cover oleh BPJS. Thank you Mr. President Jokowi untuk program-nya.

Drg. Agus Sri termasuk dokter yang punya pasien banyak, sehingga saat itu juga aku langsung mendaftarkan diri supaya bisa dapat jadwal kunjungan minggu depan. Alhamdulillah, disaat aku menulis blog ini, gigiku tidak sakit lagi, walaupun pasca operasi aku sudah bisa makan apapun, tapi memang dihari pertama dan kedua pasca operasi, mau tidak mau harus makan bubur dulu, dan tidak boleh sikat gigi, berkumur, atau mengutak-atik jahitan dengan lidah. Karena jika itu dilakukan, penyembuhan bisa jauh lebih lama. Intinya perintah dokter sebisa mungkin kita turutin demi recovery yang cepat.

Begitulah serba-serbi pengalamanku hingga akhirnya gigi geraham nomor 38 bisa out dan mengakhiri sakit gigiku.

Namun, tetap harus disyukuri walaupun sakit gigi melanda ketika aku harus melalui tahapan-tahapan tes penerimaan dosen, namun tidak ada kerja keras yang sia-sia, sakit gigi hilang, dan berita baik datang dengan lolosnya aku sebagai dosen tetap di salah satu universitas di Yogyakarta. Alhamdulillah.

Tips bagi teman-teman yang punya masalah gigi bungsu tumbuhnya tidak normal, segera konsultasikan ke dokter gigi, apakah diperlukan tindakan operasi atau tidak.

Jangan sampai seperti aku yang sudah pernah diperingatkan dokter dari setahun lalu kalau lagi bersihin karang gigi "Segera operasi gigi bungsunya ya Mbak" tapi aku abaikan karena belum terasa sakit. Alhasil aku harus merasakan sakit yang teramat.

Jagalah kesehatan gigi kita! ;)

Pengalaman Pertama Jadi Asdos

Malam ini tepatnya malam ke-3 Ramadhan, semoga puasa kita semua lancar dan diterima Allah SWT. Amin.

Ok, aku pengen sharing pengalaman aku jadi asdos, hehe.

Aku mulai jadi asdos sekitar bulan Maret 2016 lalu, jadi mau jalan 3 bulan. Aku jadi asdos untuk jurusan HI dengan mata kuliah Sejarah Politik Asia Tenggara dan Politik Amerika Serikat di Universitas Islam Indonesia.

Nama dosen tetap yang ngerekruit aku jadi asdosnya ialah Mbak Karin, orangnya cantik, baik, dan yang jelas pinter.Waktu pertama, aku di interview  ttg riwayat pendidikan, pengalaman aku sampe nilai IPK. wkwkkw. Ya Alhamdulillah keterima.

Adapun perasaan yang aku rasakan saat itu seneng banget. Karena emang aku berniat pengen jadi asdos sembari jalanin studi masterku, eh kesampean ^ ^. Singkat cerita, aku pengen list pengalaman aku jadi asdos kurang lebih 3 bulan ini, sebagai berikut:

1. Aku dihadapkan dengan tiap malam baca sekian artikel/jurnal berbahasa inggris sebelum besoknya ngajar. Hal ini sungguh banget banget nambah informasi baru, ilmu baru buat aku. Walaupun memang agak kesulitan yaa, kadang mesti translate dulu. Hehe.

2. Eh mungkin ini gak penting yaa, tapi hal ini terjadi kepada aku, tentang penampilan. Huhu. Untuk soal ini aku biasanya minta pendapat dengan pacarku yang mana sangat membantu pemilihan busana hingga warna. Wkwkwk (lebay). Tapi tidak serta merta mengubah gaya penampilanku. Supaya dapet gitu pas lagi ngajar kan nambah percaya diri.

3. Nerveous. Ini terjadi waktu hari pertama dan kedua setelah itu, PEDE abis daaah. Haha.

4. Menilai tugas mahasiswa juga tak luput membuat aku pusing memutuskan nilai mereka. Masih kecampur rasa kasihan, tapi mbak Karin bilang harus jujur dengan nilai, kalau memang rendah ya dikasih rendah, begitupun sebaliknya. Namun, sampai sekarang aku masih merasakan perasaan kasihan ketika harus ngasih mereka nilai rendah, tapi gak separah awal-awal. Hiks hiks:(

5. Capeek, eh tapi aku enjoy kok. Ya ini emang gak aku pungkiri, secara aku kan juga masih jalanin studi masterku, sehingga harus pinter2 bagi waktu. Yaa begitulah. Sebagai tambahan, jarak kosku ke UII sekitar 13kilo, hmmm ya lumayaan jauh.

6. Ngadepin mahasiswa yang ngeyel adalah hal yang teramat membuat diriku shock, rada emosi juga. Bayangkan kita harus jelaskan berulang-ulang, dan masih juga dibantah. Kagak enak rasanya. Namun, sungguh ini menjadi pengalaman berharga, istilahnya pemanasan dulu sebelum jadi dosen beneran, aminnnn. Yang aku dapet bahwa karakter mahasiswa itu tidaklah sama, dan kita dituntut memahami psikologi mereka juga.

7. "Memaksa" aku dalam memahami banyak kasus untuk dianalisa, dan hal ini membuatku lebih rajin lagi baca buku.

8. Mendapat panggilan yang beragam dari mahasiswa-ku, ada yang panggil kak, ibu, mbak, miss.

9. Mengasah jiwa kepemimpinan dan kebijaksanaan aku, ini emang aku rasain, jadi aku pengen mereka tidak merasa sungkan untuk bertanya, berdiskusi, namun juga tidak menjadi kurang ajar. Wah itu sulit sekali dilakukan.

10. Hmmmm apalagi yaa? Oh ya, aku jadi lebih bisa berkaca pada diriku sendiri ketika aku memposisikan diri sebagai mahasiswa, khususnya mengingat waktu studi S1 ku dulu.

Mungkin hal-hal diatas yang kiranya sedikit banyaknya yang aku alami dan rasakan selama kurang lebih 3 bulan ini. Semoga pengalaman yang aku sharing ini bisa menginspirasi kalian yang mungkin ada niat mau jadi asdos sebelum jadi dosen nantinya. Good Luck ^ ^

Gaya Kepemimpinan Bush dan Obama

Tak perlu dipertanyakan lagi bahwa hegemoni politik internasional pasca Perang Dingin (Cold War), Amerika Serikat keluar menjadi pemenang dengan kata lain sebagai negara adikuasa didunia. Dibalik terjangan kekuasaan (power) Amerika Serikat didunia, tidak dapat dipungkiri sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan (decisions making) pemimpinnya hingga sekarang. Walaupun beberapa tahun terakhir, tepatnya tahun 2008, AS mengalami krisis keuangan global (crisis financial) yang dampaknya dirasakan hampir seluruh negara Eropa dan Asia, tetapi kebangkitan AS tak perlu waktu lama. Barack Obama yang berasal dari Partai Demokrat menjadi presiden AS untuk kedua kalinya ini, cukup cepat mengambil langkah-langkah konkret untuk pemulihan ekonomi AS. Kita kembali sejenak pada masa AS dipimpin oleh George Walker Bush, Presiden AS ke-43 dari Partai Republik ini dapat dikatakan kontroversial karena isu sentralnya yakni “Perang Melawan Terorisme” dan “Perang Irak”. Demokratisasi menjadi hal penting dalam politik luar negeri George W. Bush setelah peristiwa WTC 11 September 2001 yang menewaskan banyak warga sipil. Baik George W. Bush dan Barack Obama, tentu memiliki perbedaan yang secara eksplisit ataupun implisit terkait gaya kepemimpinan dalam kebijakan luar negeri yang diterapkan pada masa pemerintahan masing-masing. Sehingga tidak ada salahnya, jika Penulis tertarik menjelaskan perbedaan kedua penakluk AS ini.

Faktor kepemimpinan menjadi hal penting untuk menentukan kearah mana sebuah negara akan mengukuhkan posisinya. Termasuk AS, sebagai negara besar dan maju banyak persoalan baik dalam dan luar negeri yang penyelesaiannya sangat bergantung pada sosok pemimpin. Dan setiap pemimpin memiliki perbedaan dalam memimpin sebuah negara. George W. Bush sebagai Presiden AS tahun 2000-2008 dan Barack Obama sebagai Presiden AS tahun 2008-sekarang memiliki perbedaan-perbedaan dalam mengambil keputusan terkait kebijakan luar negeri masing-masing. George Walker Bush (Partai Republik) dan Barack Obama (Partai Demokrat), kedua pemimpin ini menjadikan negara-negara Islam sebagai obyek kebijakan luar negeri dan terdapat perbedaan dominan dari pola kebijakan luar negeri yang dijalankannya, Bush cenderung hard diplomacy, sedangkan Obama cenderung soft diplomacy. Bush sebagai aktor rasional kemudian berupaya menjalankan kebijakan secara nyata melalui tindakan-tindakan “hard diplomacy” yang ditujukan sebagai strategi dalam mencapai stabilitas keamanan dalam negeri, regional (kewilayahan) dan internasional. Bentuk hard diplomacy yang dijalankan George W. Bush diwujudkan melalui invasi ke Irak dan Afghanistan tahun 2003. Realisasi soft diplomacy yang dijalankan Obama antara lain melalui pelibatan aktor-aktor non-pemerintah, pendekatan-pendekatan yang bersifat normatif, kunjungan kenegaraan dan forum-forum pembicaraan terhadap negara-negara Islam yang semakin intensif dan lain-lainnya. Barack Obama menanggapi partisipasinya dalam invasi ke Irak dan Afghanistan tahun 2003 juga menjalankan pendekatan-pendekatan secara komprehensif dan proporsional.[1] Bush juga mengubah secara radikal kebijakan dalam negerinya. Ia membangun birokrasi baru yang besar, yakni The Department of Homeland Security. Kekuasaan pemerintahan federal juga tampak di bidang pendidikan dan memperluas peranan Kejaksaan Agung untuk menangkap warga yang dituduh sebagai teroris. Perubahan kebijakan ini makin meningkatkan kesetiaan kepada partai dan menambah banyaknya opini yang ekstrem. Yang termarginalkan adalah kelompok liberal sentris.[2] Namun ada sisi lain dari Obama yang tidak dimiliki oleh Bush yakni semakin melunaknya hubungan bilateral AS-Indonesia, karena Obama kecil dahulu pernah tinggal di Indonesia sehingga secara tidak langsung menciptakan harmonisasi hubungan kedua negara. Hal ini juga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi global Indonesia melalui perdagangan sektor pertambangan, migas dan sektor-sektor lainnya. Keadaan ini didukung pula oleh Ekonom Standard Chartered Bank Eric Alexander Sugandi yang mengungkapkan selama ini kebijakan luar negeri Obama lebih merangkul ke Asia pasifik. “Sehingga dampak positif bagi Indonesia adalah arah hubungan atau kerjasama dengan Indonesia akan berlanjut,".[3] Kebijakan luar negeri Obama mulai bergeser pada posisi bukan lagi militeristik melainkan lebih mengusung isu-isu yang lebih bersifat multilateralisme. Ini dibuktikan Presiden Obama mulai membuka hubungan baik pada dunia Muslim, peningkatan kerjasama ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Tidak seperti Bush yang sangat kental dengan isu-isu militer, senjata dan keamanan.

Namun seorang politikus terkenal di Indonesia Pak Amien Rais mematahkan adanya perbedaan antara Bush dan Obama. Inilah wawancara Amien Rais yang dimuat Republika, Rabu (4/5/2011):

“Apa sesungguhnya motif AS di balik perang atas nama melawan terorisme?”.

“Yang tidak boleh kita lupakan sesungguhnya perang melawan terorisme hanyalah sebuah dalih dari politik AS yang bersifat hegemonik, supremasif, dan imperialistik. Dalam hal ini, Presiden Obama persis sama dengan Bush (Presiden AS sebelumnya, George W Bush-Red). Kita jangan terkecoh oleh retorika dan mimik body language. Obama yang kadang-kadang memunculkan simpati bagi banyak kalangan. Saya berbeda dengan banyak kalangan karena buat saya, Obama tidak kurang dan tidak lebih persis melanjutkan politik luar negeri George Bush , sekalipun polesan kata-katanya lebih lembut dan mengecoh publik opini dunia”.

Jadi yang dapat disimpulkan dari penjelasan diatas, bahwa keberadaan sosok pemimpin sangat mempengaruhi bagaimana sistem pemerintahan suatu negara dilaksanakan, dengan kata lain, keberhasilan atau kekuatan suatu negara sangat ditentukan bagaimana pemimpinnya bersikap. AS menjadi contoh negara superpower yang memiliki beragam gaya kepemimpinan, seperti George W. Bush dengan gaya pemimpin militeristik dan Barack Obama yang cenderung mulai melakukan kerjasama-kerjasama lebih bersifat multilateralistik. Pada dasarnya kembali lagi ke falsafah negara bahwa kekuatan suatu negara berpondasi pada ideologi bangsa, kesatuan, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta kehidupan rakyat yang sejahtera.

---

[1] http://repository.upnyk.ac.id/1415/: WIDIYANTO, Hari Agung (2011) PERBANDINGAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP NEGARA-NEGARA ISLAM PADA MASA PEMERINTAHAN GEORGE WALKER BUSH DAN BARACK OBAMA. Other thesis, UPN "VETERAN" YOGYAKARTA.

[2] Suzie Sri Suparin S. Sudarman. “Pemerintahan Bush Kedua: ‘Empire of Liberty’”. Diakses dari http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2005/01/24/KL/mbm.20050124.KL100933.id.html

[3] http://theglobejournal.com/ekonomi/terpilihnya-obama-dampak-positif-perekonomian-indonesia/index.php

KONFLIK VERTIKAL: UMAT MUSLIM MELAYU PATTANI DI THAILAND

Tulisan ini merupakan Tugas Makalah pada Mata Kuliah Resolusi Konflik (Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional UMY)

PENDAHULUAN

Ancaman merupakan suatu hal yang wajar dan banyak di dapati di berbagai Negara di dunia, baik itu internal maupun eksternal. Untuk kawasan yang memiliki tingkat pluralitas tinggi ancaman internal di kawasan itu sendiri tidak jauh dari munculnya gerakan separatisme. Terorisme serta pemberontakan. Penyebab separatisme biasanya karena faktor politik, dimana tujuan politik tersebut tidak lain adalah pemisahan diri atau kemerdekaan bagi kawasannya. Perbedaan kelas dan juga suku atau identitas-identitas kebudayaan serta agama kadangkala digunakan sebagai tempat bersembunyi. Pemberontakan adalah salah satu dari banyak bahan terciptanya separatisme. Tahapan awal biasanya dimulai dengan munculnya gerakan politik. Kemudian mencapai tahapan pemberontakan atau fase konflik kekerasan. Untuk pemberontakan sendiri terbagi dalam tiga kategori. Pertama, tahap pemusuhan tingkat rendah yang sebagai contohnya adalah pemberontakan suku Kurdi di Turki. Kedua, permusuhan tingkat tinggi seperti dalam kasus Palestina yang telah sampai pada rencana pembunuhan presiden Yasser Arafat dan tokoh-tokoh HAMAS. Ketiga, yaitu campuran antara konflik dan perundingan atau talk-fight. Kasus di Karen Myanmar, Moro Filipina dan Pattani Thailand Selatan dapat dikategorikan dalam kategori ini. Dapat dilihat bahwa mereka tengah berada pada masa transisi dari konflik kekerasan menuju meja perundingan. Entah dengan hasil yang positif atau negatif.

Terdapat empat faktor yang melatarbelakangi kemunculan konflik etnis seperti separatisme. Diantaranya adalah :

1. Adanya Negara dengan karakter  satu etnis saja atau mono-ethnic
2. Asimilasi dan sentralisasikarakter melalui upaya penetrasi Negara
3. Pergeseran kesadaran umum
4. Elit yang mencari legitimasi^[1]

Brown (1988) dalam bukunya menjelaskan tentang beberapa perspektif yang dapat digunakan untuk memahami konflik etnis. Konflik etnis akan rentan terjadi pada Negara baru terlebih jika Negara tersebut merupakan Negara bekas jajahan rezim colonial yang kuat. Perspektif yang lain terfokus pada aktifitas upaya manipulatif para etnis minoritas yang berusaha untuk mempromosikan kepentingan individunya sendiri dengan cara menonjolkan sisi etnisitasnya. Gerakan separatisme muncul dalam komplikasi situasi dan kondisi tertentu, sehingga perlu dilihat lebih jauh lagi kondisi seperti apa yang secara eksklusif menyebabkan kemunculan gerakan atau kelompok separatisme. Brown juga mengatakan bahwa separatisme merupakan pemberontakan yang komunal yang pemberontakan tersebut terjadi pada etnis minoritas.

Terkait dengan separatisme, di negeri gajah putih juga terjadi gerakan separatisme tepatnya di wilayah Pattani, Thailand Selatan. Yang mana pemerintah Thailand mengupayakan asimilasi, menetapkan Thai-Budha sebagai satu kebudayaan nasional. Masyarakat Pattani yang notabennya merupakan masyarakat Melayu-Islam juga harus menerapkan kebijakan tersebut. Jika dibandingkan dengan masyarakat Thai-Budha atau Thai-Cina, masyarakat Melayu-Islam tidak mendapatkan pendidikan formal yang baik. Mereka juga tidak memiliki elit yang merepresentasikan suara masyarakat Thai-Islam. gerakan separatisme di Thailand muncul pada sekitar tahun 1970, seperti PULO (Pattani United Liberation Organization), BNPP, dan BRN. Separatisme di Pattani sendiri khususnya mendapatkan dukungan dari Negara Timur Tengah dan juga Negara-negara kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Yang mana penjelasan mendalam mengenai konflik separatisme di Pattani, Thailand Selatan akan dijelaskan pada bagian berikut ini.

            Sejak Negara ini berdiri, Negara ini tidak pernah dijajah oleh bangsa kolonial manapun. Oleh karena itu, Negara ini dinamakan “Thailand” yang artinya negeri orang merdeka. Secara astronomis Negara ini terletak antara 5°32ʹ LU- 20°28ʹLU dan 97°21ʹBT - 106°BT. Batas-batas geografis Thailand yaitu sebelah utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos, sebelah selatan berbatasan dengan Negara Malaysia dan Teluk Siam, sebelah barat berbatasan dengan Myanmar dan laut Andaman, dan sebelah timur berbatasan dengan Negara Laos dan Kamboja.

Thailand atau yang biasa disebut Muang Thai merupakan salah satu Negara Asia tenggara yang secara resmi tidak pernah dijajah oleh Negara lain. Sistem kerajaan (Monarki) tetap berlangsung atau bertahan sampai saat ini karena sistem ini mapu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman modern. Misalnya pembatasan kekuasaan absolut raja dengan memberlakukan konstitusi Thailand (sejak 1932). Agama resmi kerajaan adalah agama Buddha. Sekalipun secara resmi hukum yang berlaku adalah adaptasi dari hukum sipil Eropa yang sekuler, agama Buddha telah mempengaruhi keseluruhan perilaku kehidupan masyarakat Thai, khususnya dalam bidang pendidikan, hukum personal, dan dalam upacara-upacara resmi kerajaan. Vihara dan patung-patung Sidharta Buddha Gautama dan berbagai aksesoris ritual agama Buddha Teravada ditemukan dimana-mana.

Umat Islam secara demografis jumlahnya cukup kecil, tetapi menjadi begitu penting karena beberapa provinsi di wilayah Selatan Thailand yang berbatasan dengan Malaysia beragama Islam dan memiliki Radikalisme tinggi dan bahkan semangat separatisme yaitu memisahkan diri dari Thailand. Membicarakan Islam di Thailand, tidak mungkin tanpa sebelumnya membicarakan Kerajaan Patani, karena keberadaan Islam diawali atau bermula sejak munculnya Kerajaan Patani. Sejarah Islam di Thailand khususnya di kawasan Selatan Thailand, pada saat Thailand masih bernama kerajaan Siam, tepatnya dibawah kekuasaan dinasti Ayutthaya (1350-1767). Saat itu kawasan Selatan Thailand masih berada dalam naungan Kerajaan Melayu Muslim yaitu Kerajaan Muslim Patani. Raja Muslim Patani yang pertama adalah Ismailsyah. Pada tahun 1603 Kerajaan Ayutthaya menyerang Pattani, tetapi bisa digagalkan oleh tentara kerajaan Pattani. Namun, setelah berperang selama hampir setengah abad, dan memasuki abad ke -19 akhirnya Patani dikalahkan kembali oleh Siam. Hal ini didukung oleh Kolonial Inggris yang mana pada tahun 1909 mengakui daerah-daerah Selatan itu sebagai bagian dari kawasan Kerajaan Siam. Pada tahun yang sama juga, Inggris dan Siam menandatangani perjanjian yang berisi pengakuan Inggris terhadap kekuasaan Siam di Patani. Dalam perjanjian itu dijelaskan secara tegas mengenai batas wilayah Kerajaan Siam dan Semenanjung Melayu. Dan garis batas yang disepakati dalam perjanjian tersebut sekarang menjadi daerah batas antara Negara Malaysia dan Thailand. Pada saat Pattani dikuasai oleh kerajaan Siam, menginginkan kerajaan Pattani dihapus pada tahun 1873 M, namun banyak yang memberontak. Akan tetapi, Kerajaan Siam tidak menggubris dan justru mulai membagi-bagi wilayah kerajaan Pattani menjadi beberapa unit kerajaan dengan nama Bariwen. Unit-unit kerajaan itu adalah Pattani, Narathiwat, Yala, Saeburi, dan Setul. Pada tahun 1909 M, Inggris mengakui daerah-daerah selatan itu sebagai bagian dari kawasan kerajaan Siam. Pada tahun 1939 M, kerajaan Siam berubah menjadi Muang thai (Thailand).

Bahasa Siam menjadi bahasa kebangsaan di Thailand dan juga berlaku untuk kawasan selatan Thailand yang sudah akrab dengan bahasa Melayu. Huruf-huruf Arab Melayu dilarang penggunaannya di sekolah-sekolah dan di kantor pemerintahan. Semua diganti dengan huruf Siam yang berasal dari Palawa. Semenjak dihapusnya Muslim Pattani oleh kerajaan Siam, wilayah Selatan Thailand selalu rawan konflik. Kerajaan Melayu Pattani mengalami masa kejayaannya pada masa pemerintahan raja-raja perempuan (1584-1624). Pada masa itu Patani telah muncul sebagai pusat perdagangan. Ijzerman, seorang pedagang Belanda menyatakan bahwa Patani adalah “pintu masuk” ke wilayah Cina selatan. Namun, Kerajaan Patani mengalami kemerosotan, disebabkan oleh konflik perebutan kekuasaan antara sesama pewaris kerajaan. Intensitas perang saudara yang kerap terjadi menyebabkan situasi keamanan tidak terjamin sehingga Patani tidak lagi menjadi tumpuan pedagang. Hal ini terus berlanjut sampai abad ke-18. Phraya Chakri, Raja Siam yang baru saja mengalahkan Burma di Ayuthia, menyerang dan menundukkan Patani pada 1785. Dalam peperangan ini, Sultan Muhammad, penguasa Patani pada waktu itu beserta ribuan rakyatnya telah syahid dan lainnya ditawan dan dibawa ke Bangkok. Kemudian, Tengku Lamidin, raja Bendang Badan, dilantik oleh Siam sebagai Raja Patani yang baru. akan tetapi, pada 1791, Tengku Lamidin dibantu oleh Raja Annam yang beragama Islam, Okphaya Cho So, dan Syekh Abdul Kamal berbalik melawan Siam. Namun, pemberontakan ini gagal. Kemudian, pihak Siam melantik Datok Pengkalan sebagai raja Patani yang baru. Namun ternyata Datuk Pengkalan juga memberontak melawan Siam pada tahun 1808, meskipun pemberontakan ini juga mengalami kegagalan.^[2]

Setelah itu Kerajaan Patani berada di bawah kendali kekuasaan Siam, meskipun Kerajaan Patani masih diberi otonomi untuk mengurus pemerintahannya sendiri. Kebijakan-kebijakan pemerintah Thailand yang merugikan pada masyarakat Muslim inilah yang menimbulkan keinginan untuk memisahkan diri dari Thailand, kemudian muncullah gerakan-gerakan yang mengusung Separatisme di wilayah Thailand Selatan terutama Patani. Perlawanan yang terdapat di Patani tersebut diantaranya Pattani United Liberation Organization (PULO), gerakan Mujahidin Islam Pattani (GMIP), Barisan Revolusi Nasional/Coordinate (BRN/C), dan Gerakan Rakyat Patani (GRP) yang didirikan oleh Haji Sulong. Gerakan tersebut merupakan gerakan separatis yang mengusung Separatis Thai - Muslim. sejak akhir tahun 1960-an, masyarakat Islam Patani kembali bangkit untuk menuntut hak-haknya. Banyak faktor yang mendukung gerakan perlawanan Patani, antara lain perlakuan internal pemerintah pusat di Bangkok yang dirasakan kurang aspiratif dan akmomodatif; pengaruh dari semangat perjuangan Komunis di Indo-China;gerilya komunis di pedalaman utara Malaysia seluruhnya seakan memotivasi umat Islam Patani untuk bangkit. Keinginan Muslim melayu untuk bebas dari kekuasaaan Thailand sudah berlangsung sangat lama. Bahkan permusuhan antara Muslim Patani di wilayah Selatan Thailand dengan masyarakat Buddha-Siam sudah berlangsung selama ratusan tahun, atau sejak terbentuknya masyarakat Islam Patani. Muslim di Thailand Selatan sebagian besar etnis Melayu dan berbahasa Melayu bukan Thailand. Dan dulunya mereka pernah menjadi bagian dari Kesultanan independen Patani, yang kini termini dari provinsi Patani, Yala, Narathiwat, dan bagian barat Songkhla, yang berkembang mulai tahun 1390 sampai 1902.

PEMBAHASAN: ESKALASI KONFLIK

Struktural

Bagi sebagian  orang awam, konflik di Thailand Selatan ini kerap dipandang sebagai konflik agama semata antara muslim Melayu di Thailand Selatan melawan orang Thai Buddha yang mendominasi pemerintahan pusat Thailand. Namun sebenarnya ada begitu banyak faktor yang menyebabkan konflik ini timbul dimana selain perbedaan agama, faktor-faktor seperti kesenjangan sosial dan tindakan kasar aparat keamanan juga turut berperan. Selebihnya, konflik di Thailand Selatan ini mengakibatkan ribuan orang tewas dan kerugian material yang tidak main-main. Dan tentunya, jumlah tersebut bisa bertambah kedepannya jika kita lihat sekarang masih berlangsungnya konflik ini. Pasca runtuhnya kerajaan Melayu Patani, kehidupan Muslim Melayu Patani mengalami keterpurukan dan ketidakadilan. Akibat dari perbedaan agama maupun sosial budaya menimbulkan konflik di Negara tersebut terutama di bagian Patani. Awal mula terjadinya konflik antara Umat Muslim di Patani dengan aparat pemerintah Thailand disebabkan karena kebijakan-kebijakan pemerintah Thailand yang merugikan pada masyarakat Muslim yang ada di wilayah Selatan Thailand.  Salah satunya Pada tahun 1921, UU wajib belajar pendidikan dasar mewajibkan semua anak untuk masuk sekolah dasar negeri selama empat tahun untuk belajar bahasa Thailand. Disekolah-sekolah Islam harus diajarkan pendidikan kebangsaan dan pendidikan etika bangsa yang diambil dari inti sari ajaran Budha. Pada saat-saat tertentu, anak-anak sekolah pun harus menyanyikan lagu-lagu bernafaskan Budha dan kepada guru harus menyembah dengan sembahan Budha. Selain itu, orang-orang Islam tidak diperbolehkan mempunyai partai politik yang berasas Islam, bahkan segala organisasi harus berasaskan kebangsaan. Budaya masyarakat Muslim Thailand  sangat kental dengan budaya Melayu. Karena memang rumpun Melayu-lah yang paling menonjol dalam perjalanan panjang sejarah Muslim Thailand sejak abad ke-13. Hal yang membuat masyarakat Thailand Selatan semakin geram terhadap pemerintah ialah Muslim Melayu dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai budaya Buddha Thailand. Gambar Buddha ditempatkan di semua sekolah umum dan anak anak Muslim Melayu diminta untuk membungkuk di depan mereka untuk menunjukkan loyalitas mereka sebagai warga Negara. Muslim Melayu dilarang memakai pakaian tradisional di depan umum dan dipaksa untuk mengadopsi nama Thai sebagai prasyarat untuk bekerja dalam pemerintah.

Sebagai wujud ketidakpuasan masyarakat Melayu Patani atas perlakuan kerajaan Siam telah terjadi beberapa pemberontakan, pemberontakan yang kecil maupun yang besar. Hal ini diakibatkan pemaksaaan Akta Pelajaran 1921, yang memaksa anak-anak Melayu Patani memasuki Pendidikan Kebangsaan Siam yang menggunakan bahasa Siam. Pada masa pemerintahan Pibul Songgram, dilancarkan program Rathaniyom. Yaitu suatu program yang didasarkan ultra-Nasionalisme Siam. Program ini tujuannya adalah membentuk Negara Siam Sejati yaitu berdasarkan satu agama, bangsa, bahasa, dan kebudayaan Siam. Seluruh program ini dituangkan dalam tujuh dekrit. Pada masa ini jugalah ditukar istilah Siam menjadi Thailand. Bagi Masyarakat Melayu Patani, program Rathaniyom 1939 adalah malapetaka besar, karena pada saat itu tidak lagi dibenarkan menggunakan nama Melayu, berpakaian Melayu, berbicara dan menulis dalam bahasa Melayu, bahkan mempelajari agama Islam, pada saat itulah syariat Islam dan hukum adat tidak diakomodir dalam sistem hukum formal, yang mana hal yang berkaitan dengan perkawinan dan harta pusaka harus berdasarkan undang-undang sipil, bukan berdasarkan syari’at. Tindakan selanjutnya yang dilakukan pemerintah yaitu pemerintah hanya hanya mengakui dan memberikan kesempatan pada lulusan Sekolah Pemerintah atau lulusan Pondok yang telah dimordenisasi (mengalami proses Thailandisasi). Akibatnya, banyak pondok yang bertahan dengan gaya dan kurikulum serta pendekatan lama yang ditinggalkan santri dan akhirnya bubar.

            Dari sudut pandang pemerintah pusat di Bangkok, kebijakan ini cukup berhasil mengiring orang Patani menjadi orang Thai (menumbuhkan rasa Nasionalisme). Namun, bagi rakyat Patani sendiri kebijakan ini membuat kesenjangan yang semakin menjauhkan antara para alumni pendidikan modern dengan masyarakat Patani yang tetap berada pada jalur tradisionalnya. Para alumni pendidikan modern menjadi terjauhkan dan tersisihkan dari masyarakatnya sendiri. Sejak politik minoritas Melayu, ketidakadilan dan kesenjangan yang diterima masyarakat Patani, telah memberikan latar belakang dan memunculkan sejarah konflik kekerasan yang terjadi di wilayah Selatan. Yang mana sejak konflik ini berlangsung pemerintah Thailand mengandalkan kekuatan Militer untuk menghadapi pemberontakan-pemberontakan yang ada di wilayah Selatan. Banyak warga Muslim yang disiksa, diculik dan dibunuh. Militer-pun bertindak dibawah undang-undang darurat dan undang-undang khusus lain, sehingga mereka lepas dari sanksi hukum dan korban yang berjatuhan 90 persen ialah warga sipil Patani.

Akselerasi

Pada faktor pemercepat konflik ini, penulis akan memaparkan bahwa salah satu faktor yang menjadikan konflik di Thailand dengan waktu yang singkat merambah adalah dikarenakan pada mulanya muslim Pattani merupakn minoritas di Thailand. Sejarah kelompok masyarakat muslim telah ada sejak awal berdirinya negara Thailand dan memiliki peran penting dalam masyarakat. Pada perkembangan selanjutnya muangthai dikenal secara luas sebagai negara yang mengalami perkembangan yang sangat cepat dibidang ekonomi sosial-budaya. Sementara itu, komunitas muslim merupakan komunitas minoritas yang secara umum dianggap salah satu yang paling konservatif dan tradisional dari masyarakat Thai sehubungan dengan lingkungannya yang sedang mengalami perubahan. Untuk itu religio  kultural merupakan identitas yang paling penting dalam jaringan hubungan umat islam dan budha di Thailand. Karena perkembangan dan dinamisasi masyarakat muslim Thailand banyak diwarnai oleh masalah tersebut.

Islam sebagai agama minoritas banyak mendapat tekanan dari pemerintah dan masyarakat secara mayoritas beragama Buddha sebanyak 70 %. Jumlah penduduk muslim sebanyak 6.326.732 (12 % persen dari total penduduk Thailand ) jiwa, yang berdomisili di Pattani, Yala, Narathiwat, Satun, Songkhla sebesar 80 % di wilayah ini.

Faktor lain yang menyebabkan pemercepat konflik adalah karena di bunuhnya seorang tokoh ulama di Pattani yang bernama Haji Sulong, beliau adalah salah satu pelopor perjuangan muslim patani untuk mendaptkan kemerdekaannya melalui jalur separatisme.

Haji Sulong lahir 1895 Pada 3 April 1947. Golongan patani Raya yang dipimpin oleh haji Sulong mengajukan undang2 undang ototomi untuk Pattani kepada Pemerintah Thai. Namun pemerintah Thai tidak bersedia merundingkan perosaalan daerah otonom. Pemenuhan tuntutan golongan Melayu Muslim dikhawatirkan akan memunculkan tuntutan serupa di berbagai minoritas etnik di Thailand. Keengganan pihak pemerintah untuk berunding menimbulkan haji Sulong adan para pendukungnya melakukan tekanan yang lebih besar dengan cara mengancam dan memboikot pemilihan umum yang direncanakan akan dilakukan pada akhir Jamuari 1948. Haji sulong daan rekan-rekannya ditangkap pada 16 januari 1948 dengan tujuan sedang mempersiapkan dan berkonplot untuk merubah pemerintahan kerajaan yang tradisional, serta mengancam kedaulatan dan keamanan nasional. Haji sulong dipenjarakan selama 4 tahun, setelah keluar dari tahanan penjara dia mengajar di berbagai pengajian dan medrasad dipattani selama 2 tahun. Seltelah itu Ketua penyiasat polisi Thai mengundang haji SUlong bersama 3 kawan nya untuk datang di kantor di Senggro (Songkhlaa). Setelah pertemuan itu haji Sulong dan kawannya tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya. Diketahui Haji Sulong telah ditanggkap kembali tanpa Undang undang setelah mereka mendandatangani berkas kepulangan ke Patani kemudian di bunuh dan di buang ke pulau Tikus atau Samila Beach. Sejak pembuhuhan yang terjadi kepada haji Sulong, perjuangan diteruskan kepda generasi mudha patani, dan mulai muncullah semangan untuk pembebasan patani yang ditandai dengan muncul2nya organisasi pembebasan patani.

Trigger

Sejak kekalahan yang dialami oleh kerajaan Pattani yang ditandai dengan penggabungan Pattani kedalam wilayah Thailand, orang-orang muslim menyebar ke seluruh provinsi di Thailand termasuk Bangkok. Akibat menyebaran ini terjadilah percampuran antara orang-orang muslim dengan etnis Thai asli. Asimilasi kebudayaan atau percampuran budaya dan etnik inilah, kemudian mulai memunculkan permasalahan yang menjadikan pemicu konflik. Apalagi Islam yang memiliki posisi sebagai agama yang minoritas mendapatan bergagai macam tekanan diri pemerintah dan masyarakat setempat yang mayoritas adalah dengan agama Budha. Sedangkan orang melayu adalah etnik mayoritas dikalangan muslim, etnis yang lainnya adalah haw, jawa, sam-sam, bawean, pathan, punjab, tamil, bengali, islam dan lainnya. Sebenarnya masyarakat muslim melayu di Thailand kuat secara politik karena mereka berdekatan dengan Malaysia dan tetap memiliki budaya melayu, namun kembali lagi apabila dibandingan dengan masyarakat Thailand sendiri muslim tetaplah menyadi masyarakat kelas dua atau minoritas

Pemerintah membuat kebijakan yang peo Budha, dimana semua unsur agama buda dimasukan dalam sendi-sebdi kehidupan, seperti dalam kurikulum pendidikan, pekerjaan dll. Masyarakat muslim mendapat diskriminasi. Kebijakan Siamisasi ini menurut hemat penulis menyebankan munculnya gerakan pembebasan untuk mencapai kemerdekaan Pattani, yang kemudian memicu konflik semakin pelik. Organisasi-organisasi pembebasan tersebut  tersebut antara lain :

1.      Barisan Revolusi Nasional

Ustad Haji Abdul Karim Hassan, seorang guru di distrik Ruso Narathiwat adalah seorang pendiri gerakan Barisan Revolusi Nasional pada tahun 1960-an. Gagasannya adalah revolusi sistem pendidikan pemerintah karena ia merasa kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang memaksa pendidikan agama Budha dan bahasa Thai kepada komunitas Muslim sangat dirasa menciderai nilai nilai penghormatan terhadap agama lain yaitu Islam.

Gerakan BRN lebih kepada organisasi politik, dimana mereka masuk melalui sekolah sekolah agama daripada kegiatan grilya. Tatapi BRN juga memiliki kekuatan militer dengan kekuatan 150-300 orang dibawah pimpinan Jehku Baku. Pusat kekuatan mereka berada di distrik-distrik barat Songkhla. BRN mencoba menjembatani ideologi komunis dan sosialis yang mereka tunjukan dengan menjalin hubungan erat dengan partai komunis dari Malaysia dan Tahiland. Tetapi upaya penyatuan sosialisme, islamisme dan nasionalisme tersebut membuat organisasi ini sangat rentan dengan perpecahan fraksi. Saat ini pejuang BRN masih diperhitungkan oleh militer Thailand karena mereka masih memiliki kuatan militer yang sewaktu waktu dapat kembali membuat kekacauan di Thailand.

2.      Pattani United Liberation Organization (PULO)

PULO muncul sebagai organisasi islam terbesar di Thailand. Semenjak pertama kali berdiri pada tahun 1968. PULO bertujuan untuk mendirikan negara islam yang independen, PULO bersifat etnis nasionalis daripada islam. PULO didirikan di India oelh Tengku Bira Kotanila. Ia menyelesaikan studi ilmu politik di India. Bira merasa tidak puas dengan gerakan perlawanan Melayu yang tidak efektif. Di  PULO ia mengajak para aktivis muda Thailand untuk ikut ambil bagian dalam pembebasan Pattani. Rata-rata dari mereka adalah lulusan luar negeri. PULO menjalankan dua pendekatan yaitu militer dan poltik, mereka berkomitmen untuk meningkatkan tingkat pendidikan dan kesadaran politik khususnya bagi komunitas muslim Thailand selatan.

Dalam hubungan internasional PULO memiliki hubungan dengan negara negara timur tengah seperti Suriah, Lebanon dll. Mereka memiliki kamp pelatihan bagi anggota dan melatih skill kemiliteran di luar negeri. Komandan militer Sama ae Thanam menerima pelatihan militer di timur tengah. Diperkirakan kekuatan PULO sekitar 200-600 pejuang tetapi mereka mengklaim memiliki 20.000 pejuang.

PROSES PERDAMAIAN

1. Dialog Damai Muslim Pattani dan Pemerintah Thailand

Kesepakatan dialog dan pembicaraan awal antara Muslim Pattani dan Pemerintah Thailand telah disepakati dan ditandatangani di Kualalumpur Malaysia pada 28 Februari 2013 lalu yang melibatkan Pemerintah Thailand dan Muslim Pattani. Kesepakatan untuk pembicaraan awal tersebut bagi perdamaian melalui meja perundingan disepakati kedua belah pihak yang disaksikan oleh PM Malaysia Najib Tun Razak dan PM Thailand Yingluck Shinawatra. Dokumen kesepakatan awal pembicaraan damai tersebut akan menjadi dasar bagi apa yang disebut sebagai proses dialog untuk perdamaian di wilayah provinsi-provinsi Thailand Selatan.

Dalam penandatanganan dialog antara Muslim Pattani dan Pemerintah Thailand, pihak Muslim Pattani diwakili Hassan Taib, Wakil Senior Barisan Revolusi Nasional (BRN), sedangkan dari pihak Thailand diwakili Sekretaris Jendral Dewan Keamanan Nasional Thailand, Letnan Jenderal Paradorn Pattanathabutr. Hassan Taib oleh International Crisis Group merupakan tokoh berpengaruh dalam Muslim Pattani yang berdomisili di Malaysia. Kesepakatan awal untuk membicarakan perdamaian di Thailand Selatan ini merupakan suatu langkah yang bersejarah khususnya bagi Muslim Pattani.

Selama ini pemerintah Thailand di Bangkok tidak mengakui adanya pemberontakan-pemberontakan pejuang Muslim Pattani yang bermarkas di wilayah Thailand Selatan. Dengan adanya pembicaraan awal dan kesepakatan untuk melakukan dialog baik dari Muslim Pattani dan Pemerintah Thailand membuktikan, Muslim Pattani diakui sebagai oposisi bersenjata dan pengakuan resmi dari Pemerintah Thailand di Bangkok. Thailand memiliki populasi muslim sekitar 9,5 juta dan umumnya tinggal di perdesaan. Muslim Pattani umumnya berdomisili di provinsi yaitu Pattani, Yala dan Narathiwat yang berbatasan dengan Kelantan, Perlis dan Kedah di Utara Malaysia. Ketiga provinsi tersebut merupakan provinsi yang mayoritasnya beragama Islam dan beretnis Melayu sama halnya dengan Malaysia. Sebelumnya ketiga Provinsi tersebut merupakan wilayah Kesultanan Islam yang kemudiannya diambil alih oleh Kerajaan Siam diawal abad ke-20.

Ada banyak faksi-faksi di Thailand Selatan sebagai usaha perjuangan dari Otonomi Khusus hingga menginginkan Kemerdekaan dari Pemerintah Thailand. Selain BRN yang menandatangai persetujuan pembicaraan dengan pihak Pemerintah Thailand juga ada Kubu Pembebasan Bersatu Pattani (PULO), Barisan Pembebasan Islam Pattani dan Gerakan Mujahideen Islam Pattani. Barisan Revolusi Nasional (BRN) merupakan induk dari Kubu Revolusioner Bangsa Melayu Pattani yang didirikan pada tahun 1960-an yang awal perjuangannya adalah otonomi khusus di wilayah Thailand Selatan. Akibat diskriminasi dan tidak adanya pembangunan yang merata di wilayah Thailand Selatan menjadi dasar perjuangan Muslim Pattani untuk melakukan tekanan yang ujung-ujung mengangkat senjata sebagai akibat ketidakpedulian pemerintah Thailand di Bangkok terhadap wilayah di Thailand Selatan.

Dalam perjuangannya, Muslim Pattani menerapkan strategi perang gerilya. Kondisi alam dan hutan yang luas disepanjang perbatasan Thailand Selatan dan Utara Malaysia memungkinkan untuk perang secara gerilya melawan militer Thailand. Perjuangan Muslim Pattani masih sendiri-sendiri disebabkan belum bersatunya faksi-faksi dalam tubuh Muslim Pattani. Taktik gerilya dan strategi hit and run merupakan perjuangan Muslim Pattani berhadapan dengan militer Thailand. Persenjataan yang dimiliki oleh Muslim Pattani umumnya merupakan rampasan dari senjata militer Thailand. Perjuangan yang sendiri-sendiri salah satu kelemahan yang ada pada Muslim Pattani.

2. Malaysia sebagai Fasilitator

Malaysia yang menjadi tuan rumah dalam kesepakatan awal pembicaraan dialog nantinya berharap kesepakatan damai tersebut dapat terlaksana dengan baik. Kesepakatan pembicaraan awal perdamaian antara pemerintah Thailand dan Muslim Pattani diharapkan akan menghasilkan kesepakatan menuju perdamaian yang diharapkan kedua belah pihak. Penandatanganan kesepakatan awal tersebut adalah sebagai tahap awal dari sebuah proses yang panjang dan memerlukan waktu yang cukup panjang pula dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul nantinya.

Pembicaraan awal dalam kerangka perdamaian di antara Muslim Pattani dan Pemerintah Thailand merupakan pertemuan pertama kalinya secara formal yang melibatkan pihak ketiga (Malaysia) bagi membicarakan proses perdamaian di wilayah Thailand Selatan yang terus bergojak semenjak tahun 1960-an. Pada tahun 2004 intensitas konflik di wilayah Thailand Selatan semakin meningkat yang mengakibatkan pengerahan militer Thailand di wilayah Thailand Selatan semakin besar. Sebagai fasilitator, Malaysia telah mengambil peran yang sangat strategis dalam upaya membawa kedua belah pihak ke meja perundingan. Pada proses perundingan pada putaran pertama ini akan dibicarakan bagaimana soal kerja sama bisa dilakukan kedua belah pihak yang bersengketa. Sebelumnya pada Oktober 2012 bertempat di Manila, Philipina telah dicapai kesepakatan damai dan memperoleh otonomi khusus bagi Pejuang Muslim Moro (MILF) di Philipina Selatan yang difasilitasi Malaysia.

Atas permintaan resmi Thailand kepada Malaysia untuk dapat berperan sebagai fasilitator dan upaya mempertemukan pihak-pihak yang bertikai. Thailand meminta kepada Malaysia untuk memfasilitasi pembicaraan antara kelompok-kelompok Muslim Pattani yang beroperasi di Thailand maupun di Malaysia. Untuk tahap awal Malaysia berhasil mempertemukan kelompok Muslim Pattani untuk berbicara secara langsung dengan pemerintah Thailand yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada 28 Februari 2013 lalu. Malaysia yang berbatasan langsung dengan Thailand di utara wilayahnya (Kelantan, Perlis dan Kedah) tentu berupaya untuk turut serta dalam mempertemukan pihak-pihak yang bertikai baik Muslim Pattani dan Pemerintah Thailand. Sebagai negara tetangga, tentu Malaysia akan menjaga hubungan baik dan tidak mengintervensi atas kedaulatan Thailand, yang mana pejuang-pejuang Muslim Pattani sebagian besarnya mendiami wilayah Thailand Selatan dan Malaysia Utara seperti halnya di Kelantan yang wilayahnya sangat dekat dengan Provinsi Pattani.

Sebagai sesama negara anggota ASEAN, Malaysia dan Thailand menginginkan adanya stabilitas politik dan keamanan di wilayah perbatasan di kedua negara tersebut. Wilayah Thailand Selatan dan Utara Malaysia merupakan wilayah basis dari Muslim Pattani yang secara tidak langsung akan juga mengganggu hubungan bilateral kedua negara tersebut jika tidak diselesaikan dengan baik. Seyogyanya kesepakatan perundingan antara Muslim Pattani dan Pemerintah Thailand yang akan membicarakan proses perdamaian akan menjadi sebuah kesepakatan bersejarah tidak saja bagi Muslim Pattani dan Pemerintah Thailand juga akan memiliki dampak bagi stabilitas ASEAN umumnya.

3. Pemerintah Thailand Mempelajari Solusi Damai GAM

Bangsa Pattani, dari Thailand Selatan yang mayoritas beragama muslim, datang ke Aceh untuk mempelajari kesuksesan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berdamai dengan Pemerintah Indonesia dan masih bertahan sampai sekarang. Kedatangan tamu dari pemerintah Thailand tersebut diterima Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah, Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al-Haytar, Ketua DPRA, Hasbi Abdullah, Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda, dan sejumlah Kepala SKPA. Misi kunjungan pemerintah Thailand adalah untuk mendalami isi perjanjian damai GAM dengan Pemerintah RI dan UUPA yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan Pemerintah Aceh, pascadamai. Pemerintah Thailand tertarik datang ke Aceh didasari keingin untuk melihat proses perdamaian GAM di Aceh dengan Pemerintah Indonesia yang berjalan cukup baik.

4. Peran OKI dan ASEAN

Pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Makkah, Arab Saudi, akan membahas minority Muslim yang tinggal di negara-negara nonanggota. Nasib kelompok minority Muslim terkadang sangat memprihatinkan. Sejumlah kasus terjadi pada komunitas Muslim, seperti di etnis Melayu muslim di Thailand selatan dan Filipina selatan. Terakhir, kekerasan dan diskriminasi yang menimpa Muslim Ro hingya di Myanmar. Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Saud al-Faisal menyatakan isu persatuan negara Muslim diangkat. Dunia Islam dinilainya kini di ambang perpecahan dan mesti ada langkah yang segera ditempuh untuk membangun persatuan, dan menyelesaikan masalah yang dihadapi setiap negara Muslim. Ia mengatakan, Kerajaan Arab Saudi sudah mengirimkan undangan kepada kepala negaranegara anggota OKI untuk menghadiri pertemuan.

            Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2011 di Jakarta salah satunya membahas kasus yang terjadi di Thailand Selatan merupakan satu dari sekian banyak kasus konflik internal yang menimbulkan jatuhnya korban sipil. ASEAN telah memiliki fondasi yang baik untuk menjalani proses demokrasi, karena sudah terkandung dalam Piagam ASEAN, dan pencapaian itu tergantung pada pemerintah dan masyarakat sipil. Kasus yang terjadi di Thailand Selatan merupakan satu dari sekian banyak kasus konflik internal yang menimbulkan jatuhnya korban sipil. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Comunity Keamanan ASEAN belum dapat diharapkan untuk mengakomodasi berbagai konflik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Negara anggota ASEAN menekankan dukungan penuh terciptanya resolusi damai atas tantangan yang terjadi di Thailand. Resolusi damai bisa tercapai melalui dialog dan penghormatan penuh pada prinsip-prinsip demokrasi dan aturan hukum.

5. Peran Komunitas/Media Sosial

Peran media alternatif seperti Deep South Watch (DSW) sangat penting untuk memberikan informasi yang detil dan akurat mengenai apa yang terjadi di Pattani. Presentasi mengenai  Deep South Watch (DSW) menunjukkan bagaimana media alternatif ini telah membangun jaringan dari kalangan  media, organisasi masyarakat sipil, maupun akademisi.

Deep South Watch (DSW) berdiri pada bulan september 2006. DSW, yang awalnya disebut Intellectual Deep South Watch (IDSW), merupakan jaringan koordinasi dari berbagai lembaga dan akademisi. Tujuannya untuk menganalisis kekerasan di Thailand Selatan  melalui data dan analisis  yang rasional dan jernih. DSW juga bertujuan menempatkan situasi konflik di Thailand selatan ke ranah publik yang lebih luas agar masyarakat ikut mengamati dan memahami situasi yang terus mengalami perubahan. Melalui jaringan kerjasama dengan jaringannya, DSW membangun basis data untuk mengamati situasi Thailand selatan yang sangat dinamis. Dalam prosesnya, basis data ini akan dikembangkan menjadi pusat sumber pengetahuan dan penelitian mengenai kebijakan di Thailand Selatan yang bisa digunakan oleh jurnalis dan akademisi. Di tingkat elit pemerintah, DSW menerbitkan Deep South Bookzines yang disebarkan di lingkaran militer dan pemerintah untuk mendorong kebijakan yang lebih reformis kepada Thailand Selatan sebagai lawan dari pendekatan militeristik.

ANALISA KONFLIK

            Berdasarkan pembahasan diatas terkait eskalasi konflik Patani dan proses perdamaian, Penulis menilai elemen-elemen yang berperan dalam proses perdamaian terbilang sudah lengkap karena hampir semua aspek terlibat dan ikut serta menyelesaikan konflik Patani lewat jalan damai, tetapi rupanya keterlibatan mereka semua tidak menunjukkan hasil yang memuaskan, karena konflik Patani sendiri masih berlangsung hingga sekarang. Dengan kata lain, konflik ini belum menemui titik terang, dan terkesan mengalami stagnansi dalam proses damai yang dijalankan baik dari kubu pemerintah dan umat muslim melayu Patani sendiri. Adapun tawaran resolusi konflik dari Penulis yang kiranya bisa menjadi solusi alternatif atau sekedar jadi bahan diskusi adalah sebagai berikut:

Menurut analisa Penulis, Penulis mencoba mengadopsi resolusi konflik zaman Rasul yakni teknologi rekonsiliasi Piagam Madinah. Dengan pertimbangan bahwa konflik Patani hampir mirip dengan konflik zaman Rasul antara Islam, Yahudi dan Nasrani. Yang sama-sama setting konfliknya adalah permasalahan primordialisme atau identitas keagamaan. Sedikit yang membedakan jika melihat yang terjadi terhadap konflik Patani, dimana umat Islam lah yang merasa takut tertindas dan terpinggirkan oleh pemerintah Siam (Thailand) dari kekuatan Buddhisme, sedangkan dalam konflik zaman rasul tersebut, non-Islam lah yang takut ditindas, dalam hal ini umat nasrani dan yahudi. Yang ketika itu merasa takut diperlakukan tidak adil karena kemenangan terbesar jatuh pada umat Muslim. Baik konflik Patani dan konflik ketika zaman Rasul dulu memiliki kesamaan tuntutan dalam segi jaminan keadilan bagi mereka yang merasa tertindas. Apabila rekonsiliasi ala Rasul seperti Piagam Madinah ini dilakukan ataupun diterapkan dalam konflik Patani maka Penulis sangat menekankan dalam proses rekonsiliasi harus mengedepankan two-ways communication dan non-blaming. Ini dimaksudkan ketika terjadi proses rekonsiliasi ataupun dengar pendapat dari kedua kubu maka keduanya mampu saling mendengarkan satu sama lain, dan tidak lagi memperdebatkan kubu mana yang salah dan benar. Karena Penulis meyakini apabila kedua kubu sama-sama memiliki sikap untuk meredam emosi masing-masing maka mengerucutnya masalah sangat mudah didapat. Karena kebutuhan konflik Patani ini adalah sebuah pengakuan bahwa Islam menjadi agama yang diakui, dan tidak dibedakan dalam segala aktivitas kehidupan, maka teknologi resolusi konflik Rasul sangat dimungkinkan diadopsi, yakni Teknologi Rekonsiliasi melalui Piagam Madinah. Tetapi Penulis sekali lagi memberikan asumsi saja, terlepas bagaiman model rekonsiliasinya, karena bisa saja disebut Piagam Patani ataupun yang lainnya. Untuk menerapkan sistem seperti ini maka sangat dibutuhkan pihak penengah yang posisinya netral. Karena pada konflik zaman rasul dulu, sosok Rasulullah lah yang menjadi penengah. Penulis sangat berharap bahwa negara lain ataupun organisasi tertentu memiliki peluang besar menjadi penengah untuk memobilisasi sebuah rekonsiliasi antara pemerintah Thailand dan Patani.

Menurut analisa Penulis, alasan yang melatarbelakangi mengapa hingga sekarang Pemerintah Thailand sulit menyelesaikan konflik Patani adalah ketakutan pemerintah Thailand karena beberapa hal. Penulis berasumasi bahwa ketakutan pemerintah Thailand dalam konflik ini diantaranya adalah sebagai berikut:

a.       Terulangnya dominasi Kerajaan Patani dahulu.

b.      Timbulnya kekhawatiran akan tergoyahkan eksistensinya Buddhisme.

c.       Timbulnya kekhawatiran pemerintah Thailand akan pemasukan anggaran negara.

d.      Ketakutan militer Thailand dengan konsep “Jihad” yang dianut tentara Patani.

e.       Ketakutan adanya kepentingan terselubung kelompok gerilyawan Patani untuk menguasai otonomi wilayah Thailand Selatan.

Jika rekonsiliasi dengan mengadopsi resolusi konflik Rasul tersebut berhasil dilakukan ataupun diterapkan, Penulis berasumsi bahwa hanya ada keuntungan saja yang diperoleh. Yang pastinya baik pemerintah Thailand dan umat Islam Melayu Patani terakomodir hak-hak dan kewajiban dalam bentuk UU yang disahkan. Yang terpenting pula tidak perlu ada lagi korban sipil yang tewas dan terancam kehidupannya karena konflik primordial ini. Maka dengan adanya rekonsiliasi antara pemerintah Thailand dan umat Islam Patani menghasilkan win-win solution.

            Kondisi umat muslim melayu Patani saat ini setelah dan masih menjalani proses perdamaian bahwa umat muslim melayu Patani masih bagian integral dari keseluruhan pemerintahan Thaialnd. Walaupun dari awal konflik muncul hingga sekarang, kehidupan umat muslim melayu Patani mengalami perbaikan dan peningkatan diberbagai bidang, tetapi tetap saja mereka hidup dalam tekanan dan perlakuan diskriminatif.

KESIMPULAN

Ada beberapa hal yang bisa kita lihat di dalam konflik partai Patani ini. Faktor dari dalam  kelompok Islam di Patani yang cenderung Fundamentalis. Menurut kami, ini adalah faktor lanjutan sebagai respon setelah sebelumnya pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan yang tidak adil bagi kelompok Islam Patani. Diantara kebijakannya adalah di bidang ekonom yang tidak merata, Kemudian kebijakan Politik dengan program Thailandnisasi terhadap Kelompok Islam Patani. Hal tersebut adalah ancaman bagi identitas masyarakat Islam Patani yang sejak lama menganut Islam.

Proses perdamaian di Thailand saat ini sangat bergantung pada pihak pemerintah Thailand. Pemerintah harus bisa bertindak adil dan mengakomodir tuntutan dari kelompok Islam Patani. Dengan catatan rekonsiliasi yang dilakukan nantinya tidak memihak manapun, Pemerintah harus memandang bahwa kelompok Islam Patani adalah sama dengan kelompok- kelompok yang lain. Sehingga visi yang mereka miliki adalah integrasi Thailand yang lebih damai.

Konflik Patani adalah masalah politik internal, walaupun begitu dalam penyelesaiannya sangat diperlukan bantuan dari luar sebagai penengah. Walaupun ASEAN menerapkan prinsip Non-intervensi atas sesama negara ASEAN, namun Indonesia bisa masuk dengan cara diplomasi kebudayaan seperti yang dilakukan dalam kasus Rohingya.

Daftar Pustaka

Dr. H.Saifullah, SA, MA, “Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

PDF Skripsi Perjuangan Politik Haji Sulong di Pattani (194701954) oleh Wira Tahe, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010 diakses 19 juni 2014

http://kombinasi.net/konflik-thailand-selatan-dan-peran-media-komunitas/ (diakses 24 juni 2014)

http://vovworld.vn/id-id/Berita/Pemerintah-Thailand-meneruskan-dialog-untuk-menangani-kekerasan-di-daerah-ujung-paling-Selatan/169817.vov (diakses 24 juni 2014)

http://aceh.tribunnews.com/2013/12/19/bangsamoro-dan-pattani-belajar-damai-ke-aceh (diakses 24 juni 2014)

http://mirajnews.com/id/artikel/feature/patani-seberkas-cahaya-islam-di-negeri-gajah-putih-yang-mencekam  (diakses 19 juni 2014)

http://www.dw.de/konflik-berdarah-di-thailand-selatan/a-16525816 diakses 18 juni 2014

---

[1] Dalam Brown 1988: 55-67.

[2] Dikutip dari Ibid. hlm 20 dan 21, Sejarah Kebudayaan Islam di Asia Tenggara.